*Gus, menurut sampeyan kebijakan bailout Bank Century itu salah atau benar ?
.
Gus Dur ; Kalau Si pembuat kebijakan yaitu Sri Mulyani dan Boediono, ya sudah melakukan langkah yang “benar”, wong mereka orang pintar, jujur dan punya integritas. Kalau kebijakannya ya pasti “salah”, lha wong mereka itu terjebak, walaupun menurut keyakinan mereka merupakan pilihan terbaik dari semua pilihan yang “buruk”.
Seperti memakan buah simalakama saja, di bailout salah, nggak dibailout juga salah.
Kalau nggak dibailout, lalu terjadi krisis, pasti akan juga dibentuk Pansus Hak Angket DPR, untuk menuntut pertanggung jawaban Boediono dan Sri Mulyani mengapa Bank Century nggak di bailout ?!
.
*Lalu yang salah siapa ?
.
Gus Dur ; Ya para pejabat BI, yang menyuguhkan “buah simalakama” itu, karena pelanggaran dibiarkan berpanjang - panjang, nggak segera ditutup pada waktu ketahuan sudah ada “perampokan” oleh pemiliknya.
.
*Jadi Sri Mulayani nggak salah dong Gus ?
.
Gus Dur : Salahnya dia, kenapa nggak minta ijin ke Presiden Ad Interim, yang waktu itu dijabat Jusuf Kalla. Padahal sore hari mereka kan rapat. Kok tiba-tiba malamnya mereka ambil kebijakan yang menghebohkan.
.
*Mendapat restu SBY, barangkali ?!
.
Gus Dur : Pikir saja sendiri !
Tetapi yang lebih prinsipil dari pada itu adalah, melakukan bailout sebuah bank yang sudah diketahui dirampok pemiliknya, itu sama saja merestui perampokan yang terjadi. Bukannya diusut dan ditutup malah digelontori uang segudang.
Di dunia mungkin baru di Indonesia Bank terlibat manipulasi ditalangi. Itu melanggar prinsip Keadilan Universal, dalam Corporate Governance, bahwa kriminalitas harus diberantas, bukan malah ditakuti akan menimbulkan kekacauan.
Memang Negara kita Negara Mafia yang tak punya kedaulatan dan martabat, apa ?
.
*Gus, apa Pansus itu ndak ngawur to, masak pelaku bisnis, terutama kalangan perbankan, dimintai pendapat tentang bailout Bank Century belakangan ?!
.
Gus Dur ; Sebenarnya malah nggak perlu tanya mereka, karena kita sudah tahu jawabnya. Kalau tanya perlunya bailout kepada kalangan perbankan, sama saja tanya apakah Aceh ingin merdeka kepada rakyat Aceh, tanya apakah Papua ingin merdeka kepada rakyat Papua, memberikan kesempatan referendum untuk menentukan nasib sendiri kepada rakyat Timor Timur, yang berakhir dengan tuntutan merdeka, yang kemudian harus kita penuhi. Aceh dan Papua itu kan bagian dari NKRI, perbankan itu bagian dari perekonomian nasional dan perekonomian nasional itu bagian dari sistem kenegaraan NKRI. Jadi harus dilihat permasalahan bailout itu sebagai bagian dari sistem sosial, politik dan ekonomi secara integral, melibatkan kalangan yang luas. Jangan tersegregasi dan fokus pada kelompok masyarakat tertentu. Dampak sistemiknya juga jangan dilihat dari dampak sistemik ekonominya saja, tapi juga dampak sistemik sosial, yuridis dan politisnya
KH Abdurrahman Wahid (4 Agustus 1940 - 30 Desember 2009) (P003)