Martin Suryajaya: Revolusi Agustus, Revolusi Rakyat

Istilah revolusi mental menjadi salah satu “jualan” pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Namun apa yang dimaksud revolusi? Apa pula yang dimaksud revolusi mental? Berikut perbincangan dengan pemikir dan penulis filsafat Martin Suryajaya.

 Oleh Gunawan Budi Susanto

Apa yang dimaksud revolusi?

Revolusi adalah pengubahan mendasar di lapangan kehidupan tertentu yang melibatkan pembalikan kerangka acuan dalam berpikir, merasa, dan bertindak dalam hubungan dengan lapangan itu. Revolusi bukan sekadar “perubahan” (yang bisa saja terjadi secara kebetulan), melainkan “pengubahan” yang disadari dan melibatkan upaya aktif mengubah dasar-dasar keadaan menuju sesuatu yang dibayangkan lebih maju.

Jadi dalam setiap revolusi selalu ada dimensi pelaku (subjek) yang menyadari tugas revolusi dan melaksanakannya. Yang diubah dalam revolusi bukanlah unsur sampingan yang bersifat tempelan, melainkan fondasi yang jadi tumpuan bangunan kenyataan sebelumnya. Jadi revolusi selalu bersifat “radikal”, menyasar ke akar persoalan.

Apa makna yang terkandung dalam istilah revolusi mental?

Pengertian mental dalam istilah revolusi mental mengacu ke segenap aspek kepribadian manusia Indonesia. Jadi, setidaknya menurut penangkapan saya, revolusi mental adalah pengubahan mendasar seluruh aspek kepribadian manusia Indonesia. Yang diubah seyogianya bukan hanya aspek lahiriah dari kepribadian, melainkan jauh lebih dalam lagi: cara orang mengalami sesuatu dan bersikap terhadapnya.

Revolusi mental mensyaratkan perubahan mendasar pada semesta imajinasi setiap anggota bangsa Indonesia. Ia harus menyentuh akar kultural setiap orang. Artinya, revolusi mental seharusnya dimaknai sebagai revolusi di lapangan kebudayaan seutuhnya -- revolusi kebudayaan.

Apa rujukan yang (seyogianya) dipergunakan?

Setiap revolusi hanya akan berhasil bila menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Kenapa mental orang harus berubah? Kenapa tak melanjutkan kebiasaan lama? Untuk menjawab persoalan dasar itu, kita butuh rujukan. Kita tak perlu jauh-jauh mencari rujukan dalam teori njelimet. Rujukan kita ke sejarah kebangsaan; pada Revolusi Agustus, pada cita-cita kebangsaan kita.

Saya sepenuhnya mengacu ke pandangan Pramoedya Ananta Toer. Bangsa Indonesia tak dilahirkan atas dasar etnis atau agama, tetapi dari rahim revolusi kita, Revolusi Agustus. Pengertian Revolusi Agustus -- istilah ini sekarang agak dilupakan orang -- tak bisa disempitkan menjadi sekadar perang kemerdekaan. Revolusi Agustus adalah proses pengubahan total dari masyarakat jajahan ke bangsa merdeka.

Siapa pelaku revolusi itu? Bukan hanya elite yang “tercerahkan” oleh didikan Belanda seperti Soekarno. Namun, terutama, gerakan rakyat yang bangkit melawan penjajahan. Revolusi Agustus adalah revolusi rakyat. Dari revolusi rakyat itulah lahir bangsa Indonesia.

Agenda utama Revolusi Agustus adalah dekolonisasi, penghapusan segala warisan feodal dan kolonial serta penciptaan tata hidup baru dengan kemanusiaan yang baru pula. Hindia Belanda dibangun di atas penjajahan ganda, yakni penjajahan Belanda terhadap seluruh warga kepulauan sekaligus penjajahan kaum priayi terhadap rakyat jelata. Hindia Belanda dibentuk oleh simbiosis antara kolonialisme dan feodalisme.

Revolusi Agustus hendak menyudahi penjajahan ganda itu. Jadi revolusi kita bertujuan menciptakan manusia baru, yakni bangsa Indonesia yang merdeka. Ke cita-cita Revolusi Agustus itulah kita seharusnya mengacu manakala mencanangkan revolusi mental.

Apa dasar pemikiran kemunculan “ajakan” revolusi mental di bawah pemerintahan Jokowi?

Kita dapat membaca kemunculan agenda revolusi mental pada pemerintahan sekarang dengan menempatkannya dalam upaya menghidupkan kembali semangat kebangsaan yang dirumuskan Soekarno. Kita mesti kembali mengacu ke sejarah. Dengan penyerahan kedaulatan oleh Belanda pada Indonesia dan pengadopsian UUD Sementara 1950, agenda Revolusi Agustus justru mandek. 

Indonesia memasuki masa demokrasi parlementer yang mempersulit konsolidasi usaha dekolonisasi sampai ke akar-akarnya. Agenda kontra-Revolusi Agustus justru menguat, yakni pemberian konsesi pada kekuatan modal asing dan kaum priayi.

Untuk menghidupkan kembali Revolusi Agustus yang mati suri itulah pada 1959 Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden dan menyatakan, “Revolusi belum selesai.” Usaha menghapus pengaruh feodal dan kolonial digencarkan kembali. Dalam konteks itulah Soekarno mencetuskan asas Trisakti, yang antara lain menyerukan keperluan menjunjung sikap “berkepribadian di lapangan kebudayaan”. Kalau kita perhatikan pidatonya pada 17 Agustus 1965, teranglah yang dimaksud “berkepribadian” itu mengacu ke agenda Revolusi Agustus. Waktu itu Soekarno mengatakan, “Dari kebudayaan lama kita kikis feodalismenya, dari kebudayaan asing kita punahkan imperialismenya.”

Jadi jelas kebudayaan nasional Indonesia adalah apa yang kita dapat ketika telah mengesampingkan seluruh unsur feodal dari kebudayaan tradisional serta seluruh unsur kolonial-imperialistik dari kebudayaan modern. Perwujudan Trisakti mensyaratkan dekolonisasi kebudayaan. Usaha itulah yang dihentikan paksa oleh kekuatan kontra-Revolusi Agustus yang bergerombol membentuk Orde Baru dan mendongkel Soekarno. Bersamaan dengan itu, terdongkel pula Revolusi Agustus dan agenda dekolonisasi -- selama 32 tahun.

Reformasi 1998 berhasil mendongkel Soeharto. Namun tidak berhasil membuat perhitungan dengan warisan Orde Baru. Akibatnya, agenda dekolonisasi dalam Revolusi Agustus tetap terlupakan. Agenda revolusi mental yang dicanangkan Jokowi, kalau kita mau berbaik sangka, sangat mungkin didasari upaya menghidupkan kembali api Revolusi Agustus, menggelorakan kembali agenda dekolonisasi.

Bagaimana wujud operasionalisasi revolusi mental?

Wujud operasional revolusi mental boleh dikata agak kurang tajam. Kini revolusi mental sudah ada website-nya. Kalau kita tengok aksi yang tercantum di sana, baru sebatas gerakan membuang sampah ke tempatnya, ajakan gerak jalan bersama, dan seruan membudayakan antre. Jujur, saya cenderung ragu apakah aksi macam itu bisa mengembalikan semangat Revolusi Agustus. Inisiatifnya baik, tetapi perwujudan dalam aksi masih perlu penajaman.

Apa kendala yang membuat revolusi mental kemungkinan terjatuh jadi jargon?

Tantangannya ganda: bagaimana revolusi mental tak berhenti sebagai slogan, sekaligus tak berhenti sebagai praktik kedisiplinan yang kosong. Kita mesti mencari jawaban pada landasan ideologis revolusi mental itu. Kita harus pastikan gerakan itu dilancarkan di atas rel Revolusi Agustus, di atas cita-cita memerdekakan bangsa dari seluruh warisan budaya kolonialisme dan feodalisme.

Selama revolusi mental tak dimaknai dalam semangat itu, kita hanya akan terus mereproduksi ideal-ideal kedisplinan Orde Baru yang kempis secara ideologis. Dalam dokumen Nawacita (yang menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/RPJMN 2015-2019), jalan menuju jawaban itu jelas: “meneguhkan kembali jalan ideologis”, yakni dengan “kembali ke Pancasila 1 Juni 1945 dan Trisakti”. Ke situ seharusnya kita menengok.

Dalam konteks keindonesiaan, revolusi macam apa yang berkemungkinan bisa kita lakukan?

Saya tetap yakin revolusi mental penting, kalau kita tempatkan pada kedudukan historis sebagai kelanjutan Revolusi Agustus. Masalahnya, Revolusi Agustus bukan hanya soal pengubahan kepribadian, melainkan juga soal pengubahan susunan hidup masyarakat Indonesia seluruhnya. Kemerdekaan bukan hanya soal sikap dan cara berpikir, melainkan harus tercermin pula dalam perikehidupan rakyat banyak.

Saya teringat ucapan Frantz Fanon, intelektual pembela kemerdekaan Aljazair dari penjajahan Prancis, “Memberikan pendidikan politik pada massa berarti membuat keseluruhan bangsa menjadi kenyataan bagi setiap warganya, dan itu berarti membuat segenap riwayat kebangsaan menjadi pengalaman pribadi bagi mereka semua.” Kita belum sampai ke sana. Amnesia yang dipaksakan Orde Baru selama 32 tahun membuat realitas kebangsaan jadi abstrak di mata kita dan Revolusi Agustus makin terdengar seperti dongeng dari abad-abad lampau.

Realitas kebangsaan itu akan selamanya abstrak sejauh jurang antara kaya dan miskin tetap lebar, perkembangan ekonomi antardaerah masih begitu senjang, dan rakyat masih terpecah belah oleh alasan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Untuk menyelesaikan masalah itu, kita butuh bukan hanya revolusi mental, melainkan juga revolusi di setiap lini perikehidupan masyarakat. Kita butuh pertumbuhan ekonomi, tetapi jangan lupakan redistribusi kekayaan. Kita butuh pembangunan infrastruktur, tetapi jangan lupakan perlindungan hak masyarakat. Kita butuh revolusi mental, tetapi jangan lupakan Revolusi Agustus.

Martin Suryajaya

Lahir: Semarang, 11 Maret 1986

Pendidikan: Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara Jakarta (2009)

Aktivitas:

- Pemimpin redaksi Jurnal Filsafat Driyarkara (2007-2008)

- Koordinator Pusat Studi Fenomenologi dan Filsafat Prancis STF Driyarkara

- Editor penerbit AksiSepihak

- Editor Jurnal IndoProgress

- Menulis filsafat dan sastra

Buku:

- Imanensi dan Transendensi (2009)

- Alain Badiou dan Masa Depan Marxisme (2011)

- Materialisme Dialektis: Kajian tentang Marxisme dan Filsafat Kontemporer (2012)

- Asal-usul Kekayaan: Sejarah Teori Nilai dalam Ilmu Ekonomi dari Aristoteles sampai Amartya Sen (2013)

- Mencari Marxisme

- Teks-teks Kunci Filsafat Marx (2016)

- Sejarah Pemikiran Politik Klasik: dari Prasejarah hingga Abad Ke-4 M (2016)

- Sejarah Estetika (2016)

- Kiat Sukses Hancur Lebur (2016).

· Versi lebih pendek perbincangan ini termuat di Suara Merdeka, Minggu, 7 Mei 2017, halaman 6.

*Dari status FB Kang Putu ( Gunawan Budi Susanto) - https://www.facebook.com/notes/gunawan-budi-susanto/martin-suryajaya-revolusi-agustus-revolusi-rakyat/1270136693100134/